Demikian wacana permasalahan yang dikemukakan dalam acara Sarasehan 95 Tahun Pendidikan Dokter Di Surabaya sekaligus memperingati Dies Natalis FK Unair Ke-54 di gedung Aula FK Unair (16/10) .hadir dalam acara antara lain Kepala Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Depkes RI, dr. Yudianto, MPH., Wakil Rektor III Unair, Prof. Dr. Soetjipto, MS., PhD ., Prof. Dr. Indropo Agusni, dr., SpK dari Museum Kedokteran Unair, dan Dekan FK Unair Prof. Dr. Mochammad Amin, dr., SpP(K).
Nara Sumber Drg.Judianto. MPH melalui presentasinya bertajuk Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Dan Pendayagunaan Tenaga Medis menyampaikan bahwa problem sentralisasi tenaga medis di Indonesia belum sepenuhnya tuntas.hal tersebut disebabkan karena baik dari pemerintah maupun para sejawat kedokteran dianggap kurang “greget” dalam mengatasi masalah yang tak kunjung teratasi tersebut.
Saat ini, tambahnya,sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut , pemerintah sedang mengupayakan dua program , antara lain meningkatkan jumlah formasi CPNS bagi para dokter umum maupun spesialis, dan program pemberian beasiswa pendidikan dokter spesialis. Dua point tersebut dianggap penting dan diharapkan mampu menjawab kekurangan tenaga medis di Indonesia khususnya di banyak daerah terpencil di Indonesia.
Menurutnya, selain pemerintah, peran aktif juga diharapkan tumbuh dari pihak para sejawat kedokteran itu sendiri, karena bila keduanya bisa bekerjasama dengan baik, tidak menutup kemungkinan permasalahan tersebut dapat teratasi secara bertahap.
“profesi seorang dokter dianggap mulia dan berpotensi, untuk itu seorang dokter dituntut untuk lebih kreatif, tak hanya menaruh harapan pada program pemerintah saja, karena kemampuan pemerintah terbatas” katanya.
Di lain sisi, menyinggung masalah Program PTT (Pegawai Tidak Tetap), beliau berpendapat bahwa sejauh ini program tersebut hanya efektif di tahun-tahun pertama saja , namun untuk selanjutnya program tersebut tidak berjalan optimal.karena para tenaga medis hanya bersedia ditugaskan di sebuah daerah yang dapat “mensupport” kehidupan mereka .
“pemikiran tersebut tidaklah keliru, setiap orang berhak untuk menentukan dimana dia akan bekerja, serta dimana dia akan mengembangkan skillnya,dan problem ini bukan sepenuhnya kesalahan para tenaga medis,menanggapi permasalahan tersebut pemerintah memang kurang bisa mensupport program tersebut dalam hal pendanaan, namun pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik” ungkapnya.
(Mo)
| < Prev | Next > |
|---|
