FK. Unair- Indonesia adalah laboratorium bencana karena Indonesia termasuk salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Oleh sebab itu di butuhkan adanya pengembangan sistem kearifan lokal yang diterapkan di masyarakat sehingga di harapkan mampu mengurangi resiko bencana.
DR. Syamsul mengatakan desa tangguh mengandalkan kearifan lokal untuk mengurangi resiko bencana , karena Indonesia di kategorikan sebagai advance dalam menanggulangi resiko bencana. Desa tangguh adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri, mampu beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana , serta segera memulihkan diri pasca bencana.
kearifan lokal lewat desa tangguh diharapkan mampu membuat percepatan informasi serta tindak darurat yang lebih fleksibel yang dilakukan dalam komunitas masyarakat.
Mengadaptasi itu BNPB menyertakan partisipasi para relawan swadaya masyarakat. Sekitar 10 ribu relawan dengan variasi kemampuan di bidang logistik , evakuasi hingga trauma disebar keseluruh wilayah rawan bencana.
Pemerintah juga mulai membentuk desa tangguh, sebut saja masyarakat Desa Wonolelo, kec. Pleret, Kab Bantul, DIY. Dengan bantuan dana sebesar Rp. 80 juta dan pendampingan, masyarakat setempat mampu membangun cekdam (bendungan kecil) sehinggga mampu mengatasi banjir dan kekeringan yang sering terjadi di wilayah tersebut.
“ Selama ini Indonesia hanya sibuk mengelola sistem penanggulangan bencana, padahal kalau di luar negeri manajemen pasca bencana dikelola dengan optimal, di Indonesia fase rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana kurang mendapatkan perhatian, tidak banyak yang memperhatikan bagaimana nasib psikis para korban yang trauma pasca bencana,” Jelasnya.
Seminar internasional sehari tersebut menjadi bagian dari agenda acara course, seminar &field study tentang management disaster yang di selenggarakan oleh FK Unair bekerjasama dengan HPEQ pada 11-12 Juni 2012 di FK Unair. Rangkaian acara tersebut di ikuti oleh perwakilan departemen ilmu kedokteran RSUD dr. Soetomo-FK Unair dan menghadirkan sejumlah pakar di bidang rekonstruksi (post disaster), antara lain dari Universitas Massachusets.
Seminar tersebut di hadiri oleh perwakilan BNPB, BPBD Jatim, PMI, Dinkes Provinsi Jatim, DKK Surabaya, Crisis Center RSUD dr. Soetomo/FK Unair, dan perwakilan dari 14 Fakultas kedokteran di wilayah AIPKI V.
Tujuan kegiatan pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman civitas akademika tentang bagaimana mengelola managemen disaster dengan baik. Dan melalui seminar tersebut, para peserta pelatihan dapat menyesuaiakan pemahaman teori yang di dapat selama pelatihan dengan kebutuhan real di lapangan meliputi kesiapan menghadapai sebelum dan sesudah bencana terjadi yang telah di paparkan oleh sejumlah nara sumber kompeten dan berpengalaman dibidang bencana.
Siaga Bencana Masuk Kurikulum Sekolah
Bahkan, tidak menutup kemungkinan pengenalan menghadapi bencana bisa diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak sekolah yang tinggal di wilayah rawan bencana. DR. Syamsul menjelaskan modul pengenalan antisipasi bencana dapat dimasukkan kedalam modul pembelajaran di sekolah. Disana guru dapat mengenalkan kepada siswa langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri dari bencana.
Sayangnya, sejumlah daerah dan jajaran pemerintah belum memiliki kesiagaan dan kesigapan dalam mengatasi bencana alam. Selain keterbatasan anggaran BPBD yang hanya dianggarkan kurang dari 1 persen dari anggaran APBD, keterbatasan SDM, keterbatasan logistik dan peralatan , adanya politik ‘lokal serta luasnya cakupan wilayah rawan bencana namun akses terbatas.
“Yang jadi hambatan lain adalah banyak masyarakat yang masih tinggal di wilayah rawan bencana , kemiskinan, keterbatasan pengetahuan ,dan minimnya sistem peringatan dini. Untuk menyelenggarakan PB dengan baik maka anggaran BNPB meningkat lebih dari 1000 persen dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.
Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kapasitas program pra bencana yakni dengan meningkatkan sosialisasi penanggualangan resiko bencana, penguatan kapasitas , latihan dan sertifikasi sebanyak 20.272 relawan di Indonesia, hingga memfasilitasi platform penanggulangan resiko bencana di tingkat daerah dan nasional.
“Pada prinsipnya, bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, sebut saja gempa, bukan gempanya yang harus di takutkan, melainkan bagaimana cara meningkatkan kualitas bangunan, seperti membangun rumah tahan gempa, memperbaiki tanggul, dan aliran sungai sehingga ketika banjir atau gempa itu kembali terjadi, tidak sampai berdampak buruk bagi keselamatan jiwa masyarakat setempat,” jelasnya.
Laporan CRED 2009 menyebutkan peningkatan kejadian bencana alam selama tiga dasawarsa terakhir mencapai hampir 350 persen, hal ini menjadi tantangan bencana global. Menurutnya, bencana akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan pengaruh perubahan iklim global.
Data BNPB menyebutkan sebanyak 76 persen peningkatan bencana didominasi oleh bencana hidrometerorologi seperti banjir, longsor, siklon tropis, dan kekeringan. Kondisi tersebut berdampak luas bagi negara miskin dan sedang berkembang.
Jumlah kejadian bencana di Jawa Timur Per Kabupaten meningkat sejak 1815-2010. Sekitar 87 persen bencana adalah bencana hidrometerologi seperti banjir , longsor, puting beliung, dan kekeringan. Kejadian bencana banyak terjadi di Bojonegoro, Malang, trenggalek, Kediri, dan Pasuruan.
Dalam peta sebaran jumlah korban jiwa meninggal akibat bencana di Provinsi Jawa Timur dijelaskan, pada 1815-2010, walaupun dari jumlah kejadian bencana terbanyak terjadi di Bojonegoro dan Malang namun jumlah korban meninggal akibat bencana bencana geologi seperti letusan gunung merapi, gempa bumi dan tsunami, terbanyak terjadi di Kediri (5.180 orang), Lumajang (2.054 orang), Trenggalek (575 orang), Jember (407 orang), Kota Kediri (244 orang).
“Selain meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan tetap harus diupayakan hingga pasca bencana yakni fokus pada upaya pemulihan dan rekonstruksi, fase ini yang harus diperkuat ,” ujarnya.
| < Prev | Next > |
|---|
